Post on 15-Feb-2018
BAB III
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRASAKSI KEUANGAN
3.1. Sejarah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan
dikeluarkannya The United Nation Convention Against Illicit Trafic In Narcotics,
Drugs and Psychotrophic Substances Of 1988 (Konvensi Wina 1988) yang
dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat
internasional terhadap pencucian uang.70 Tujuan rezim internasional adalah
mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan
prosedur internasional hukum dan kelembagaan dan rezim ini mempunyai sub
rezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk
diantaranya ketentuan anti pencucian uang.71 Salah satu contoh subrezim dalam
upaya melawan kegiatan money laundering yaitu The Financial Action Task
Force on Money Laundering (FATF)72 oleh kelompok 7 (tujuh) negara, dalam
acara G-7 Summit di Paris pada bulan Juli 1989, yang semula bertujuan untuk
memerangi money laundering, tetapi saat ini FATF telah memperluas misinya,
yaitu selain memberantas pencucian uang juga memberantas pembiayaan
terorisme, dan Carribean FATF on Money Laundering (CFATF)73, merupakan
subrezim yang diawali dalam bentuk informal dan secara bertahap akhirnya
menjadi formal.
The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
merupakan salah satu sub rezim anti pencucian uang yang memiliki peran di dunia
internasional. Salah satu perannya adalah menetapkan kebijakan dan langkah-
langkah yang diperlukan bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan
memberantas pencucian uang yang sejauh ini memiliki rekomendasi pencegahan
dan pemberantasan pencucian uang serta rekomendasi khusus untuk memberantas
70 Yunus Husein (d), Negeri Sang Pencuci Uang, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima,
2005), hal. 13. 71 Yenti Garnasih, Op. Cit., hal. 137. 72 Yunus Husein (d), Op. Cit., 14. 73 Yenti Garnasih, Op. Cit., hal. 137.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
34
pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut telah diterima sebagai standar
internasional dan menjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian
uang.
Sebagaimana yang terdapat di beberapa negara dalam rangka memerangi
pencucian uang, Indonesian pun mempunyai perhatian besar terhadap tindak
pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme
tersebut. Yunus Husein mengemukakan bahwa “pendekatan yang dilakukan
terhadap tindak pidana pencucian uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan
yang diperoleh dari hasil kejahatan.”74 Adapun alasan yaitu pertama, bila
mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan beresiko. Kedua, bila dibandingkan
dengan mengejar pelakunya akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari
kejahatan, dan yang ketiga hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi
tindak pidana itu sendiri (lifeblood of the crime). Pendekatan ini dilakukan dari
hilir ke hulu.75
Apabila memperhatikan ketiga alasan tersebut, maka alasan tersebut
memang logis, karena selama ini penegak hukum kesulitan dalam rangka
mengejar atau mengatasi kejahatannya, apabila hasil dari kejahatan tersebut
dikejar dan dapat disita untuk negara, dengan sendirinya akan mengurangi tindak
kejahatan itu sendiri karena pendanaan kejahatan tersebut telah terhenti dan hasil
penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan
penegakan hukum, sehingga keberhasilan dalam usaha menurunkan tingkat
kriminalitas semakin mudah dicapai.
Sebelum terbentuknya rezim ini, suatu lembaga di Indonesia yang
memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis
transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu dilakukan oleh Unit
Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI).76 Namun lembaga ini
dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam rangka
penegakan hukum di Indonesia.
Indonesia dalam memberantas pencucian yang telah membentuk rezim
anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau sentralnya dibentuk Pusat
74 Diakses dalam http://www.ppatk.go.id pada tanggal 24 April 2010. 75 Yunus Husein (c), Op. Cit., hal. 279. 76 Diakses dalam http://www.ppatk.go.id pada tanggal 24 April 2010.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
35
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya The
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) yang
didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.77
Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia
untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas
negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (money
laundering). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan
sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi
kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara
nasional maupun internasional.
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh
Yunus Husein yang pada intinya bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral
(focal point) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat
membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana
pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana
berat lainnya yang menghasilkan uang.78
Pada awal pendiriannya, Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein
dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada
bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002.79
Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde
Made Sadguna mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI,
maka sejak saat itu PPATK telah memiliki pimpinan yang mengendalikan
persiapan pengoperasian PPATK sebagai FIU di Indonesia. Kemudian PPATK
diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Soesilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah
beroperasi secara penuh. Semula PPATK belum memiliki kantor tersendiri akan
77 Lihat profil/sejarah PPATK, http://www.ppatk.go.id, diakses pada tanggal 24 April
2010. 78 Yunus Husein (f), Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman, Majalah Pilars, Nomor
03, Thn. VIII, terbit tanggal 24-30 Januari 2005. 79 Lihat profil/sejarah PPATK, http://www.ppatk.go.id, diakses pada tanggal 24 April
2010.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
36
tetapi meminjam tempat di gedung Bank Indonesia. Akan tetapi sejak tanggal 27
November 2007 PPATK telah memiliki kantor yang diresmikan oleh Presiden RI,
Soesilo Bambang Yudhoyono di daerah Juanda Jakarta Pusat.
Dengan lahirnya institusi sentral di dalam rezim anti pencucian uang di
Indonesia ini, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan
dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan yang semula
dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI)
selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan
dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003,
sepenuhnya beralih ke PPATK.80
3.2.Struktur Organisasi PPATK;
Sebagaimana lembaga-lembaga atau istitusi pada umumnya, Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu
lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
memiliki struktur organisasi atau kelembagaan dalam rangka menjalankan tugas-
tugasnya. Struktur organisasi lembaga ini yaitu menurut Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana
tergambar sebagai berikut:81
80 Lihat profil/sejarah PPATK, diakses melalui http://www.ppatk.go.id, pada tanggal 24
April 2010. 81 Lihat Struktur Organisasi PPATK, diakses melalui http://www.ppatk.go.id, pada
tanggal 24 April 2010.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
37
Bagan 1. Struktur Organisasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Berdasarkan gambar bagan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
1). PPATK dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin
PPATK sesuai dengan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab
kepada Presiden.82
2). Kepala PPATK dibantu oleh empat wakil kepala yang memiliki tugas sebagai
berikut:83
i. Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga,
mempunyai tugas membantu Kepala PPATK dalam melaksanakan analisis
atas laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan,
82 Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 5.
83 Ibid, Pasal 4.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
38
melaksanakan penelitian dan pengembangan tipologi serta melaksanakan
kerjasama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional yang
terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang. Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga terdiri dari
Direktorat Riset dan Analisis, dan Direktorat Kerjasama Lembaga.84
ii. Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan, mempunyai tugas
membantu Kepala PPATK dalam merumuskan peraturan di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta
melaksnakan pengawasan atas kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan
terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya. Bidang Hukum dan
Kepatuhan terdiri dari Direktorat Hukum dan Regulasi, dan Direktorat
Pengawasan Kepatuhan.85
iii. Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu
Kepala PPATK dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang
terkait dengan teknik, metode dan alat untuk melakukan analisis laporan
transaksi keuangan, serta manajemen sistem informasi untuk kepentingan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bidang
Teknologi Informasi terdiri dari Direktorat Pengembangan Aplikasi
Sistem dan Direktorat Operasi Sistem.86
iv. Wakil Kepala Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala
PPATK dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi, sumber
daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengamanan serta penyusunan
rencana kerja dan anggaran. Bidang Administrasi terdiri dari Direktorat
Keuangan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Umum, dan juga
secara administrasi membawahi Direktorat Audit Internal.87
84 Ibid., Pasal 6 dan Pasal 8. 85 Ibid., Pasal 17. 86 Ibid., Pasal 27. 87 Ibid., Pasal 38.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
39
3). Masing-masing Wakil Kepala PPATK dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh beberapa Direktur setingkat pejabat eselon II. Dalam pelaksanaan tugas-
tugasnya terdiri atas 9 (sembilan) direktorat yang meliputi:
a. Direktorat Riset dan Analisis yang mempunyai tugas menyusun kerangka
analisis atas laporan transaksi keuangan, mengawasi proses penerimaan,
evaluasi dan distribusi laporan transaksi keuangan serta menyusun rencana
dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan tipologi tindak
pidana pencucian uang.88
b. Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan
kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional
yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.89
c. Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas penelaahan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian nasehat hukum
serta pengawasan semua urusan yang berkaitan dengan hukum dan
peraturan perundang-undangan, baik mengenai tindak pidana pencucian
uang maupun masalah lainnya yang terkait.90
d. Direktorat Pengawasan Kepatuhan mempunyai tugas mengawasi
pelaksanaan kepatuhan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam hal
pemenuhan persyaratan pelaporan seperti yang ditentukan oleh peraturan
perundangan.91
e. Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem mempunyai tugas perencanaan
dan pengawasan pengembangan teknologi sistem aplikasi anti pencucian
uang guna efektivitas dan efisiensi perolehan dan pengolahan data.92
f. Direktorat Operasi Sistem mempunyai tugas melakukan perencanaan
implementasi dan infrastruktur sistem aplikasi anti pencucian uang,
melakukan pemeliharaan kualitas teknologi dan sistem informasi, serta
88 Ibid., Pasal 9. 89 Ibid., Pasal 13. 90 Ibid., Pasal 19. 91 Ibid., Pasal 23. 92 Ibid., Pasal 30.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
40
pengawasan implementasi sistem aplikasi anti pencucian uang agar tetap
memenuhi standar kualitas.93
g. Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.94
h. Direktorat Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan
pengadministrasian Sumber Daya Manusia.95
i. Direktorat Umum mempunyai tugas mengawasi urusan perencanaan
strategis, urusan hubungan masyarakat dan urusan administrasi umum.96
4). Di lingkungan PPATK, dapat ditetapkan Kelompok Auditor Internal dan
Kelompok Tenaga Ahli.97 Kelompok Auditor Internal mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan
operasi secara menyeluruh. Tenaga ahli tersebut bertugas memberikan
pertimbangan dan analisis, mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang
keahliannya. Selanjutnya semua unsur di lingkungan PPATK dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.
3.3. Tugas dan Kewenangan PPATK
Dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-
perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam
masyarakat diperlukan 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu:98
a. Pembuatan norma-norma hukum;
b. pelaksanaan norma-norma hukum tersebut;
c. penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.
Berdasarkan ketiga komponen kegiatan tersebut, maka dapat diketahui
bahwa hukum dapat berjalan apabila memenuhi ketiga komponen terebut.
93 Ibid., Pasal 34. 94 Ibid., Pasal 41. 95 Ibid., Pasal 45. 96 Ibid., Pasal 49. 97 Ibid., Pasal 53. 98 Satjipto Rahadjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Alumni: Bandung, 1979), hlm. 102.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
41
Sehingga norma hukum yang telah dibuat tersebut dapat berjalan apabila ada
pelaksana norma-norma hukum tersebut.
Berangkat dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan penanggulangan
tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka UU TPPU yang telah dibuat
tidak akan berjalan dalam masyarakat tanpa adanya pelaksana undang-undang
tersebut. Berkenaan dengan hal itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa
”pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana
pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yaitu Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).”99
Sebagaimana tersebut dalam UU TPPU, PPATK dibentuk dalam rangka
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang100 sehingga PPATK
sebagai lembaga yang khusus menangani pelaporan kemungkinan terjadinya
pencucian uang dan akan melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi
keuangan yang mencurigakan tersebut mempunyai kekuasaan yang dalam
undang-undang tindak pidana pencucian uang PPATK dalam melaksanakan
fungsinya mempunyai tugas dan diberikan wewenang.
PPATK sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk
mendukung upaya penciptaan stabilitas sektor keuangan di Indonesia
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014.101 Adapun visi PPATK tahun 2010-2014 adalah ”Menjadi
Lembaga Independen di bidang Informasi keuangan yang berperan aktif dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme”. Untuk mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka
PPATK merumuskan misi yang merupakan rumusan upaya yang akan
dilaksanakan selama tahun 2010-2014. Adapun misi PPATK adalah:102
99 Sutan Remi Sjadeini, Op. Cit, Hlm 248. 100 Indonesia, Pasal 18 UU TPPU. 101 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-
02/1.01/PPATK/01/10 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014, lampiran, hal. 22.
102 Ibid., hal. 23.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
42
1). Meningkatkan kualitas pengaturan dan kepatuhan pihak pelapor.
2). Meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan kualitas hasil analisis
yang berbasis teknologi informasi.
3). Meningkatkan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut
laporan hasil analisis, pemberian nasihat dan bantuan hukum serta
pemberian rekomendasi kepada pemerintah.
4). Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
5). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen internal untuk
mewujudkan Good Governance dengan memanfaatkan teknologi
informasi secara efektif dan efisien.
Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK
yang menonjol adalah ”mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan
membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak
pidana asal (predicate crime).”103 Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas
sebagaimana termuat dalam Pasal 26 UU TPPU yaitu:
1). Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang
diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini.
Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan
sebagai pusat data (database) informasi berkaitan dengan semua kegiatan
sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya
mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.
2). Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar
pengecualian yang dibuat oleh Panyedia Jasa Keuangan.
Dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas
pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar
bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral,
pembayaran gaji, pembayaran pensiun dan transaksi-transaksi lainnya
103Penjelasan PPATK atas laporan kepada Kapolri, lihat Artikel PPATK,
http://ppatk.go.id, diakses pada tanggal 20 April 2010.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
43
yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang
disetujui oleh PPATK.104
3). Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan
mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan.
Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank,
perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan
perusahaan perasuransian.105
4). Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang
infomasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.
5). Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan
tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan
peraturan perundang-perundangan lain dan membantu dalam mendeteksi
perilaku nasabah yang mencurigakan.
6). Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas
memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7). Selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan
kepada penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.
8). Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil
analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam
bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga
yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Keuangan;
9). Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
104 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor:3/9/KEP.PPATK/2003 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, tanggal 25 Mei 2004, Pasal 3.
105 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 10 Februari 2004, Pasal 1 ayat (1).
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
44
Kemudian Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana telah dikutip oleh Munir
Fuady dalam bukunya aliran hukum kritis menyatakan bahwa hukum tanpa
kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah
kezaliman.106 Oleh karena itu agar hukum dapat berjalan baik, diperlukan suatu
kekuasaan untuk melaksanakannya. Sehingga PPATK dalam menjalankan tugas-
tugasnya tersebut tidak akan berjalan baik tanpa adanya suatu
kekuatan/kekuasaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, UU TPPU
telah mendelegasikan pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat
Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam Kepres tersebut dijabarkan
lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas dan wewengan PPATK.
Adapun wewenang PPATK sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UU
TPPU yaitu:
a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
Dalam melaksanakan kewenangan di atas, terhadap PPATK tidak
berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.107
Selain itu PPATK dapat:108
i. meminta dan menerima laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
ii. meminta informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan oleh
Penyedia Jasa Keuangan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau
diperlukan penjelasan lebih lanjut;
iii. meminta informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan pelapor atau Penyedia Jasa
Keuangan lainnya;
iv. menetapkan tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan
transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai bagi Penyedia Jasa
Keuangan.
106 Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis, op. cit. Hlm. 41. 107 Pasal 27 ayat (3) UU TPPU. 108 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Pasal 3.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
45
b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan
terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik
atau penuntut umum;
Dalam rangka melaksanakan kewenangan dimaksud, PPATK dapat:109
i. meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai
perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang;
ii. meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan atau
penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan
kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan;
iii. meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka i dan ii secara kasus
per kasus atau beberapa kasus.
c. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap
pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK
dapat:110
i. melakukan audit sewaktu-waktu apabila diperlukan;
ii. meminta dan mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan
dokumen, data, keterangan, dan informasi yang dimiliki dan atau dikuasai
oleh Penyedia Jasa Keuangan;
iii. memasuki pekarangan, lahan, gedung atau properti yang dimiliki atau
dikuasai oleh Penyedia Jasa Keuangan.
Lebih lanjut, dalam melakukan audit, PPATK terlebih dahulu melakukan
koordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap
Penyedia Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan
dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
109 Ibid., Pasal 4. 110 Ibid., Pasal 5.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
46
d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan
yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf b111.
Dalam rangka melaksanakan kewenangan di atas, PPATK dapat:112
i. memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pengecualian
terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan secara
tunai yang diajukan oleh Penyedia Jasa Keuangan;
ii. memeriksa daftar dan administrasi penyimpanan transaksi tunai yang
dikecualikan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
3.4.PPATK sebagai Financial Intellegence Unit di Indonesia
Dalam upaya melawan praktek money laundering pada umumnya telah
dibentuk suatu lembaga atau badan khusus yang namanya Financial Intelligence
Unit (FIU).113 Lembaga semacam ini di Indonesia disebut dengan Pusat pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan yang istilah asing The Indonesian Financial
Transaction Report and Analysis Centre (INTRAC). Istilah Finacial Intelligence
Unit apabila diartikan perkata dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: financial
yang berarti keuangan, intelligence berarti intelijen yaitu orang yang bertugas
mencari (mengamat-amati) seseorang; dinas rahasia.114 Intelijen sendiri dalam
ensiklopedia nasional Indonesia diartikan sebagai :
hasil rangkaian kegiatan seuatu proses pentahapan kerja sistematik yang terdiri atas: pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi, dari semua tahapan kerja sebelumnya, dan interpretasi dari seluruh informasi yang didapatkan serta perkiraan yang kemudian dibuat terutama berdasarkan interprestasi yang diperoleh.115
Menurut Egmont Group pengertian FIU adalah:
111 Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, ”Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan
laporan kepada PPATK dalah hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja”.
112 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Pasal 6 ayat (1). 113 Sutan Remi Sjahdeini,op cit, hlm. 247. 114 Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit, hlm. 438. 115 Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 7, cet. Pertama, (PT. Cipta Adi Pustaka; Jakarta,
1989), hal. 189.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
47
a central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting), analysing and dissemninating to the competent authorities, disclosures of financial information; concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.
Pengertian financial inteligence unit mencakup tiga fungsi dasar yaitu:116
pertama setiap FIU memiliki fungsi sebagai pusat informasi (repository) tentang
money laundering. PPATK dalam tugas di sini memiliki kewenangan
sebagaimana diatur dalam UU TPPU. FIU tidak hanya menerima informasi
tentang transaksi keuangan saja tetapi dapat juga mengawasi informasi. Fungsi
kedua adalah fungsi analis yaitu dalam memproses informasi yang diterimanya,
FIU akan memberikan penilaian terhadap informasi tersebut.
Dalam memproses informasi FIU berwenang memutus apakah suatu
informasi bernilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi. Terhadap fungsi ini,
di Indonesia PPATK tidak memiliki fungsi investigatif. Fungsi ketiga adalah
sebagai clearing house yaitu sebagai fasilitator pertukaran informasi tentang
informasi mengenai transaksi keuangan yang tidak wajar atau mencurigakan,
terkait dengan informasi dalam segala bentuk baik di dalam maupun di luar
negeri.
Tugas pokok FIU secara garis besar menurut Egmont Group adalah
sebagai berikut:
i. menerima laporan suspicious transaction reports (laporan transaksi keuangan
mencurigakan) dan currency transaction reports (laporan transaksi mata uang)
dari pihak pelapor.
ii. Melakukan analisis atas laporan yang diterima pihak pelapor. Dalam kaitan
tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang
wajib dilaporkan.
iii. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.
116Yunus Husein, Op. Cit., Hal. 14.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
48
Apabila mencermati tugas FIU yang secara garis besar tersebut maka
dapat disimpulkan PPATK tela memenuhi standar tugas yang dimiliki FIU
tersebut.
Sementara itu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya tersebut
FIU memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis
yang dilakukan.
b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang
menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait
dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum.
c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor
yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan.
d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan
informasi intellijen kepada lembaga yang berwenang di daam negeri untuk
kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
e. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan
prinsip-prinsip internasioanal mengenai data privacy dan data protection.
Memperhatikan standar kewenangan yang dimiliki oleh FIU tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa PPATK merupakan jenis FIU yang memenuhi
standar yang ditentukan oleh Egmont Group, meskipun ada beberapa kewenangan
yang tidak dimiliki oleh PPATK. Sebagai lembaga yang mengelola informasi
yang berkaitan dengan financial intelligence, pengelolaan data statistik dan
penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan
ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang
mencakup:117
a. Suspicious transaction reports (STR) yang telah diterima, dianalisis dan
diserahkan kepada pihak yang berwenang;
b. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari penyelidikan,
penuntutan dan putusan pengadilan;
117 Rick McDonell, Establishment of the FIU, Workshop diselenggarakan oleh JICA
Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
49
c. Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri
dan jumlah permintaan yang diberikan;
d. Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada
pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
e. Transaksi dalam jumlah besar atau transaksi keuangan yang dilakukan
secara tunai.
Dalam praktik internasional terdapat empat jenis FIU yaitu sebagai berikut:118
1). Police model (law enforcement type)
Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakkan
di bawah institusi kepolisian.119 Laporan transaksi keuangan yang
mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung pada lembaga
ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan seperti di
Austria yang bernama A-FIU (Central Department Againts Organised Crime)
yang merupakan bagian dari ministry of internal affairs, Jerman yang disebut
(bundeskriminalamt) bagian dari Germany federal police office, dan Irlandia
yang bernama MLIU (money Laundering investigation unit) yang memikliki
kewenangan selain menerima dan mengumpulkan serta penyidikan juga
memiliki pengawasan peraturan AML, fungsi kepatuhan, training pihak
pelapor.
2). Judicial Model
Dalam model ini merupakan model FIU yang tidak independen dan
biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan pada Kantor
Kejaksanaan Agung untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang
Intelligence gathering, active investigation, prosecution, seperti di Cyprus-
MOKAS (or unit for combating ML – in English) dan Luxemburg FIULIX
(anti Money laundering service)
118 William C Gilmore, Dirty Money: The Evolution of Money Laundering
Countermeasures, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999, h.72. 119 International Monetary Fund, The World Bank Group, Financial Intelligence Units An
Overview, (Washington DC: International Monetary Fund, 2004), hal. 13.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
50
3). Model Gabungan, (hibrid type)
Dalam model ini status lembaganya baik yang independen maupun
tidak independen dan laporan ditujukan pada joint police atau judicial unit
sebagai institusi gabungan, seperti di Denmark yang disebut
Hvidvasksekretariatet (The ML Secretariat), Norwegia yang disebut
OKOKRIM (ML Unit), Hongkong bernama JFIU (Joint Financial
Intelligence Unit), Thailand dengan nama AMLO (Anti Money Laundering
Office) dan filipina AMLC (Anti Money Laundering Council).
4). Administrative Model
Model ini merupakan lembaga independen yang berada di bawah
pemerintahan antara lain AUSTRAC (Australia), FINTRAC (Kanada), Fincen
(Amerika), dan di bawah bank sentral (Malaysia) serta di bawah Financial
service authority (Jepang).120
Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya,
struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung
pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini
yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain. Mengacu pada
keempat format di atas, status FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah
struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format
yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU
serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak
diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga
kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.121
PPATK apabila dilihat dari keempat model FIU di atas merupakan model
yang keempat yaitu administrative model, karena PPATK merupakan lembaga
independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.122 Model ini lebih
banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau lembaga-lembaga jasa
120 Yunus Husein (c)., Op. Cit., Hal. 249. 121Yunus husein (g), Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit,
yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu, diakses pada tanggal 9 Mei 2010.
122 Pasal 18 UU TPPU.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
51
keuangan dengan lembaga penegak hukum. Laporan yang masuk akan dianalisa
terlebih dahulu oleh PPATK dan kemudian dilaporkan kepada lembaga penegak
hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. 123
3.5. Proses Analisis Transaksi Keuangan oleh PPATK
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 merupakan upaya yang diambil pemerintah dalam
membangun rezim anti pencucian uang yang efektif. Dalam Undang-undang
tersebut secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK sebagai lembaga FIU merupakan lembaga independen yang
bertanggung jawab kepada Presiden124 dan berfungsi sebagai perantara antara
masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan
yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada
institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Adapun skema rezim
anti money laundering dapat dilihat sebagai berikut:125
123 Susno Duadji, Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal,
(Bandung: Books Terrace& Library, 2008), hal. 32 124 Pasal 18 ayat (3) UU TPPU. 125 Tayangan Rezim Anti Pencucian Uang yang dibawakan oleh Muhammad Yusuf,
Direktur Hukum dan Regulasi, pada Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang kepada Aparat Penegak Hukum di Kupang Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 20 Februari 2009.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
52
PPATK Penyidik PenuntutUmum
PengadilanPENYEDIA
JASA KEUANGAN
REGULATORBI, DEPKEU,
BAPEPAM
KerjasamaInternasional
Sektor Penegakan Hukum & Peradilan
KEJAHATANASAL
HASILKEJAHATAN
Law Enforcement Approach
AML Approach
DitjenBea & Cukai
Presiden RI DPR MASYARAKATKOMITE
KOORDINASINASIONAL
Sektor Keuangan
SKEMA REZIM AML INDONESIASKEMA REZIM AML INDONESIA
KerjasamaDomestik
Suatu FIU biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu
tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka
penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan
yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada,
melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu
FIU PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.
Berdasarkan UU TPPU, tugas PPATK yang menonjol terkait dengan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah tugas mendeteksi terjadinya
tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang
berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya
(predicate crimes).
Dalam rangka memperoleh laporan dan hasil analisis yang baik, PPATK
harus melakukan kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan
instansi terkait lainnya atau dengan FIU negara lain. Dalam kasus yang menimpa
PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Yang cukup ternama PPATK telah meminta dan
menerima informasi tak kurang dari 145 rekening yang tersebat di banyak bank di
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
53
beberapa negara kepada counterpart PPATK di luar negeri.126 dan koordinasi baik
nasional maupun internasional yang telah dituangkan dalam bentuk nota
kesepahaman (MOU). Koordinasi secara nasional, Pasal 29B UU TPPU telah
mengamanatkan untuk membentuk Komite Koordinasi Nasional dalam hal ini
telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
Peran Penyedia Jasa Keuangan dalam mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang dapat dikatakan sangat menonjol. Perbankan dan Penyedia
Jasa Keuangan lainnya merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti
pencucian uang. Dalam rangka mendeteksi tindak pidan pencucian uang, UU
TPPU menetapkan tiga jenis laporan yang harus disampaikan oleh pihak pelapor
kepada PPATK, yaitu:
a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan
oleh Penyedia Jasa Keuangan127;
b. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi
keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus
juta rupiah;128
c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
mengenai Pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara
Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah seratus juta rupiah atau lebih
atau valuta asing yang setara dengan itu.129
Laporan di atas merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-
undang. Laporan butir a dan c di atas terutama dimaksudkan uantuk medeteksi
proses placement pada perbuatan pencucian uang, sementara laporan butir b
terutama dimaksudkan untuk mendeteksi porses layering.130 Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh PJK hanyalah berupa informasi
126 Priyanto, et, al., op. Cit., hal. 91. 127 Pasal Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU 128 Pasal 13 UU TPPU 129 Pasal 16 UU TPPU 130 Priyanto, et. al., Rezim Anti Pencucian Uang: Perjalanan 5 tahun, (Jakarta: Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2007), hal 91.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
54
transaksi keuangan suatu nasabah yang dinilai tidak wajar (di luar
kebiasaan/profilnya) yang terjadi di suatu PJK dan bukan merupakan laporan
transaksi keuangan yang berindikasikan suatu tindak pidana. PJK hanya bertugas
untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran transaksi keuangan dan tidak melakukan
investigasi. Atas LTKM dan LTKT yang dikirimkan oleh PJK maka PPATK akan
melakukan analisis. Apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang maka
PPATK akan melaporkan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum.
Hasil analisis yang dibuat oleh PPATK dapat dibedakan dua macam yaitu
hasil analisis secara proaktif dan hasil analisis secara reaktif.131 Hasil analisis
secara proaktif merupakan hasil analisis yang dibuat berdasarkan oleh informasi
yang disampaikan kepada PPATK. Hasil analisis secara reaktif dibuat berdasarkan
permintaan informasi (inquiry) dari aparat penegak hukum terkait dengan tindak
pidana yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Selain laporan yang
dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK juga menerima informasi yang
diberikan oleh aparat penegak hukum, FIU negara lain ataupun dari pihak-pihak
lain yang memiliki informasi atas suatu transaksi keuangan mencurigakan ataupun
PPATK dapat meminta informasi tambahan dari instansi lain yang terkait seperti
pihak regulator, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, FIU negara lain dan lain-lain
(pelaporan secara reaktif). Laporan tersebut dapat digunakan untuk lebih
memperkuat hasil analisisnya. Dengan kata lain hasil analisis yang disampaikan
PPATK kepada pihak penyidik merupakan informasi yang sudah memiliki nilai
tambah (value added).
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau
Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari Penyedia Jasa Keuangan bank dapat
dilakukan dengan dua cara yakni: 132
a. manual yaitu mengirimkan hardcopy LTKM atau LTKT sesuai degan contoh
formulir LTKM atau LTKT yang diatur dalam pedoman yang berlaku;
131 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panji Achmad, Ketua Kelompok Analis
Direktorat Riset dan Analis PPATK, pada tanggal 3 Mei 2010. 132 Keputusan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor
2/6/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pasal 3 ayat (2) dan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan, lampiran bab 1, hal. 2.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
55
b. elektronis yaitu menyampikan LTKM atau LTKT secara on-line dengan
mengakses server PPATK dengan menggunakan user id, password dan secure
key yang diberikan oleh PPATK. Penyedia Jasa Keuangan yang akan
menyampaikan LTKM atau LTKT secara elektronis terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan pelaporan TKT dan/atau TKM secara elektronis
melalui email ke alamat helpline@ppatk.go.id. Selanjutnya PPATK akan
memberikan user id, password, secure key dan alamat server LTKM dan/atau
LTKT secara individual kepada masing-masing Penyedia Jasa Keuangan.
Sepanjang Penyedia Jasa Keuangan belum menerima user id, password dan
secure key maka penyampain LTKM atau LTKT dilakukan secara manual.
Dalam rangka kelancaran jalannya operasional PPATK dan memudahkan
PJK dalam emmenuhi kewajiban pelaporannya, telah dikembangkan sistem
pelaporan yang disebut TRACeS (Transaction Report Acquisition Electronic
System) sejak tahun 2003. TRACesS merupakan sistem informasi pelporan yang
dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan secara on-line.
Adapun proses penanganan awal LTKM dan LTKT di PPATK dilakukan
oleh Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan (DPK) berdasarkan Standar Prosedur
Operasi (SOP) yang dimiliki oleh direktorat tersebut.133 Atas LTKM dan/atau
LTKT yang dikirimkan oleh PJK bank baik melalui manual ataupun elektronis
dengan menggunakan aplikasi TRACES, maka oleh Direktorat Pengawasan dan
Kepatuhan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan precleansing atau pre-
assessment yang mencukup verifikasi kelengkapan data dari LTKM dan/atau
LTKT yang dikirimkan seperti:134
a. pejabat penandatangan LTKM;
b. pengisian kolom-kolom LTKM yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir,
alamat, pihak yang terkait, nilai transaksi dan lainnya;
c. uraian transaksi;
d. waktu transaksi dan tanggal pelaporan di LTKM;
e. stempel PJK dan lainnya.
133 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Panji Achmad, Ketua Kelompok Analis
Direktorat Riset dan Analis PPATK di kantor PPATK, pada tanggal 3 Mei 2010. 134 Ibid.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
56
Dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan tidak melakukan
pengecekan terhadap materi atau substansi dari pelaporannya. Apabila proses
precleansing atau preassessment telah dilaksanakan maka Direktorat Pengawasan
dan Kepatuhan mengirimkan LTKM tersebut kepada Direktorat Riset dan Analisis
(DRA) untuk dilakukan analisis lebih mendalam.
Setelah LTKM yang sudah dilakukan preclansing diterima oleh Direktorat
Riset dan analisis maka pejabat yang ditunjuk di Direktorat Riset dan analisis
akan melihat seluruh LTKM yang masuk dan melakukan pengecekan kelengkapan
data dan formalitas dokumen. Apabila masih terdapat data yang kurang lengkap
maka Direktorat Riset dan analisis akan mengembalikan LTKM tersebut kepada
Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan untuk meminta kepada Penyedia Jasa
Keuangan memenuhi peryaratan kelengkapan dokumen. Setelah LTKM dianggap
sudah memenuhi persyaratan maka terlebih dahulu dilakukan
penelaahaan/penilaian awal atas LTKM yang diterima.135
Analisis awal dilakukan untuk mempelajari setiap informasi yang ada pada
LTKM seperti mengetahui lebih jauh profil nasabah, bussiness risk, latar belakang
transaksi mencurigakan, termasuk aliran dana dan informasi lainnya. Proses
analisis awal didasarkan pada indikator hasil analisis awal yang telah ditetapkan
sebelumnya dengan melakukan pemeringkatan/scoring prioritas yaitu Utama
(High), Menengah (Medium), dan Reguler (Low).136 LTKM dengan peringkat
high akan dianalisis lebih lanjut, sedangkan LTKM peringkat medium dan low
akan di entry pada database LTKM.
Selanjutnya terhadap LTKM yang yang memiliki prioritas Utama (High)
dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat
digunakan suatu analytical tools dan techniques seperti link charting, event
charting, flow charting, activity charting, data correlation dan lain-lain. Adapun
analytical tools yang digunakan oleh PPATK adalah melalui visualink. Adapun
kegiatan analisis tersebut adalah sebagai berikut:137
135 Ibid. 136 Ibid. 137 Ibid.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
57
1. Pengecekan atas indentitas nama terlapor yang meliputi:
a. keterkaitan nama terlapor dengan pihak lain;
b. apakah terlapor pernah dilaporkan sebelumnya atau tidak;
c. apakah nama terlapor terdapat dalam data Laporan Transaksi Keuangan
Tunai;
d. apakah pernah dilaporkan terkait dengan pembawaan uang tunai ke dalam
atau keluar wilayah pabean (CBCC);
e. menganalisa melalui fasilitas informasi publik untuk melengkapi data yang
diperlukan.
2. Pengecekan tehadap transaksi keuangan dari terlapor tersebut berdasarkan
informasi yang telah tersedia yang meliputi rekening terlapor di bank, semua
pihak ketiga yang pernah bertransaksi melalui rekening tersebut, nama-nama
Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan oleh terlapor, dan lain-lain.
Setelah dilaksanakan analisis lebih lanjut maka hasilnya dituangkan dalam
dokumen hasil analisis. Hasil analisis merupakan laporan dalam hal kesimpulan
hasil analisis menyatakan bahwa informasi yang ada dalam LTKM
mengindikasikan adanya unsur TPPU dan atau tindak pidana lainnya. Apabila
dalam hal laporan dalam kesimpulan hasil analisis menyatakan bahwa informasi
yang ada dalam LTKM tidak mengindikasikan adanya unsur TPPU dan atau
tindak pidana lainnya maka akan dimasukkan ke dalam database.
Atas hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana
pencucian uang maka PPATK akan menyampaikan laporan hasil analisis tersebut
kepada kepolisian dan kejaksaan. Secara umum Laporan Hasil Analisis memuat
antara lain:138
a. Ringkasan Kasus;
b. Profil para pihak dan transaksi keuangan;
c. Analisis;
d. Kesimpulan dan Saran
138 Ibid.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
58
Hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada pihak penyidik adalah
berupa informasi intelijen keuangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak
hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana.
Adapun alur proses pengolahan informasi tindak pidana pencucian uang
dapat digambarkan sebagai berikut:139
Pembuatan suatu laporan hasil analisis merupakan suatu proses intelijen
yang diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum. Proses intelijen
merupakan suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing
kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan
suatu kesimpulan yang relatif tepat.140 Adapun proses intelijen dapat diterapkan
139 Susno Duadji, op.cit, hal.37. 140 Ibid., hal 33.
Pihak Pelapor
Analisis
Kelengkapan Isian Form STR Database
Instansi terkait
Foreign FIUs
Hasil analisis PPATK
Kejaksaan Agung RI
Kasus TPPU
Pemberian informasi
Pertukaran informasi
P P A T K
LTKM – LTKT – LPUT
Kepolisian RI
Pengadilan
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
59
dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang
meliputi:141
1). Collection
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada
pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak
hukum, PJK maupun individual. Sebagai contoh antara lain:142
a. Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Kantor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
b. Informan yang sangat dirahasiakan
c. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
d. Pengintaian
e. Informasi dari kantor imigrasi
f. Wawancara/interogasi
g. Tanya jawab
2). Evaluation
Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar
terpercaya (reliability) dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang
harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi
yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan
tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan
dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang
relatif tepat.143
3). Collation
Semua informasi yang didapat dari kegiatan collection perlu disimpan
secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan hanyalah informasi yang
memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak
relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian
141 Yunus Husein (c) , Op. Cit., Hal. 255. 142 Ibid. 143 Ibid.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
60
terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya system
peng-index-an dan cross referenced.
Penyimpanan informasi (collation) dapat dilakukan secara manual atau
dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas
PPATK, maka direncanakan PPATK akan menyimpan seluruh informasi
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi tunai, laporan
pembawaan uang tunai dari kantor Bea dan Cukai serta informasi lainnya
secara komputerisasi dalam suatu database. Dengan demikian diharapkan
proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui
system query yang ada.
4). Analysis
Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat
dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini
dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang
dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri.
Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa
yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam
proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang
maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan
dalam tahap collection di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa
suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.
Sebagai FIU, PPATK melakukan analisis atas suatu laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait
dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPATK. Apabila tidak
ditemukan informasi lain dalam database maka analis PPATK dapat mencari
informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap
collection di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan
suatu analytical tools & techniques seperti link charting, event charting, flow
charting, activity charting, data correlation dan lain-lain.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
61
5). Dissemination
Dissemination of intelligence adalah penyampaian hasil analisis
(kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses di atas
kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum,
regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak
lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu clear, concise and clock.
Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan
penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang
dibuatnya.
6). Re-Evaluation
Re-evaluation adalah proses review yang dilakukan secara
berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini
bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada
dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada
tersebut dapat segera ditanggulangi.
LTKM yang disampaikan oleh PJK dan Hasil analisis PPATK bersifat
sangat rahasia dan bukan merupakan dokumen alat bukti sehingga tidak dapat
ditampilkan dalam sidang pengadilan144. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik,
penuntut umum, hakim dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau
keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut ketentuan undang-
undang wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk
memenuhi ketentuan UU TPPU.145 Berdasarkan Pasal 17A ayat (1) UU TPPU
mengatur mengenai anti tipping off bahwa Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia
Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau
orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun
mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau
telah disampaikan kepada PPATK.
144 Indonesia, Pasal 10A ayat (2) UU TPPU. 145 Indonesia, Pasal 10A UU TPPU.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.
Universitas Indonesia
62
Berdasarkan UU TPPU, PPATK diwajibkan untuk menyampaikan hasil
analisis Transaksi Keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang
kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.146 Atas dasar informasi dari PPATK,
adalah merupakan tugas dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, informasi
intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum
dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat
lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.
146 Indonesia, Pasal 26 huruf g UU TPPU.
Peranan hasil..., Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, FH UI, 2010.